Tahapan Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas pada Instansi Kementerian Agama, didokumentasikan melalui Aplikasi PMZI Kemenag

Tahapan Pembangunan Zona Integritas:

1. Pencanangan Zona Integritas (ZI):
   • Deklarasi komitmen oleh pimpinan dan jajaran instansi untuk mewujudkan ZI.
   • Kegiatan pencanangan dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan luas agar semua pihak dapat memantau dan berperan serta.
   • Pencapaian pencanangan ZI ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan ZI oleh pimpinan unit kerja.
2. Pembangunan Zona Integritas (ZI):
   • Membangun dan mengimplementasikan enam area perubahan:
     1. Manajemen Perubahan: Perubahan budaya kerja, strategi, dan sistem yang mendukung integritas. Informasi lainnya klik disini
     2. Penataan Tatalaksana: Pengembangan sistem kerja yang efisien, efektif, dan transparan. Informasi lainnya klik disini
     3. Penataan Manajemen SDM: Peningkatan kualitas SDM yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Informasi lainnya klik disni
     4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Peningkatan tanggung jawab dan kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi lainnya klik disini
     5. Penguatan Pengawasan: Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi. Informasi lainnya klik disini
     6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Informasi liannya klik disini
   • Pembangunan ZI bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.
   • Pembangunan ZI juga bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang anti korupsi dan birokrasi yang melayani publik secara baik.
3. Evaluasi dan Penilaian:
   • Evaluasi dan penilaian kinerja ZI dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa ZI berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan.
   • Penilaian ZI digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu unit kerja layak mendapatkan predikat WBK atau WBBM.
   • Penilaian ZI juga digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan perbaikan yang perlu dilakukan.

Komponen Pengungkit dan Hasil:

Komponen Pengungkit:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Komponen Hasil:

1. BIROKRASI BERSIH AKUNTABEL (22.5).
2. PELAYANAN PUBLIK PRIMA (17.5).